Para kontraktor luar daerah terutama dari Banda Aceh kuasai sejumlah besar paket proyek di kabupataen Aceh Utara, kedatangan mereka ke Aceh Utara disebut-sebut atas rekomendasi Pj. Bupati setempat Azwardi Abdullah.

Rekomendasi tersebut tentunya harus dibayar mahal oleh para kontraktor melalui sekses Fie yang ditetapkan oleh orang nomor satu di kabupaten itu.

Sumber yang berasil dihimpun wartawan menyebutkan,ratusan paket proyek mulai dari perencanaan Skala kecil hingga paket fisik dan pengadaan skala besar dari seluruh SKPK diambil alih oleh Pj. Bupati untuk dibagi-bagikan kepada para rekanan “peliharaan” nya yang sengaja dibawa dari Banda Aceh ,sehingga banyak kepala Dinas yang kecewa dengan sikap Pj. Bupati.

Penunjukan kontraktor pemenang proyek yang dilakukan Pj. Bupati Aceh Utara tentunya dilakukan lewat proses tender ”Abu Nawas” alias tender ecek-ecek yang tentunya melibatkan banyak pihak mulai dari Kepala Dinas,Kuasa Pengguna anggaran (KPA),dan pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP), hal ini dilakukan untuk menghindari pelanggaran Perpres.

Kalau ada kepala Dinas yang engan melaksanakan atau membantah perintahnya, Pj. Bupati Azwardi Abdullah tak segan-segan mengancam kepala dinas tersebut untuk digantikan dengan yang lain yang di nilai lebih loyal kepada perintahnya.

Siasat busuk yang di lakukan Azwardi Abdullah sebagai Pj. Bupati Aceh Utara diduga untuk memperoleh sukses fie lebih besar dari para rekanan, karena sudah menjadi rahasia umum selama ini untuk mendapatkan proyek di Aceh Utara para rekanan harus membayar fie kepada Pejabat setempat berkisar 10 hingga 15 Persen, kecuali untuk paket Pokok-pokok Pikiran rakyat (Pokir).

Sumber lain dari kalangan kontraktor di Aceh Utara menyebutkan, upaya proses tender “Abu Nawas” atau tender ecek-ecek yang dilakukan ULP Aceh Utara atas perintah Pj. Bupati dilakukan di samping untuk mengelabui public dan para rekanan local juga ada upaya untuk mengelabui aparat penegak hukum, seolah-olah apa yang dilakukan pihak ULP dalam proses tender sudah benar, padahal semua penuh ”Rekayasa” sebut seorang rekanan senior di Aceh Utara.

Mengundurkan Diri

——————-‐———-

Akibat tak tahan terus dibayang-bayangi perintah melakukan perbuatan yang salah dari Pj. Bupati Aceh Utara, salah seorang Kepala Dinas (Kadis) PUPR Edi Anwar, ST., terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran diri Kadis senior di Aceh Utara itu disebut-sebut karena Edi Anwar engan memberikan paket proyek tertentu kepada rekanan dari luar daerah yang ditunjuk Pj.Bupati diluar prosedur, akibat menolak dan Pj. Terus mendesak akhirnya dari pada berurusan dengan hukum Edi Anwar mengambil sikap mengundur. ”Ini keputusan saya untuk menyelamatkan diri dari jeratan hukum,” kata Edi kepada sejumlah Warwatan di Kota Lhokseumawe.

Dalam surat undur diri, alasan Edi Anwar mundur dari jabatannya dengan pertimbangan telah mendekati masa pensiun dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap sejumlah pihak tidaklah rasional, meskipun, secara tertulis itu landasan yang disampaikan Edi terhadap Pj. Bupati melalui Sekda Aceh Utara.

Akan tetapi, ulah serakah Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara dalam mengendalikan proyek-proyek di Aceh Utara merupakan pemicu mengundurnya Edi Anwar dari jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara, Hal itu disampaikan oleh salah satu kontraktor di Aceh Utara kepada Wartawan.

Pj. Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah yang dikonfirmasi Wartawan Kamis (23/3) menyebutkan, persoalan tersebut mohon dapat di tanyakan dengan pak Sekda atau ke Kaban BKPSDM.”

Jawaban Pj. Bupati Aceh Utara yang mengarahkan media untuk menghubungi Sekda dan Kaban BKPSDM di nilai untuk membuang badan, tentunya pihak yang diarahkan itu tidak sedikitpun terkait masalah bagi-bagi proyek, namun ketika wartawan mengejar bahwa yang di pertanyakan terkait bagi-bagi proyek yang dikendali langsung oleh Pj. Bupati, Azwardi dengan singkat menjawab ”Bulan Puasa Dek, Semoga kita semua diterima ibadah kita semua.” (Rf)

Sumber : https://jurnalpolisi.co.id/2023/03/23/pj-bupati-aceh-utara-di-duga-serakah-kadis-mengundurkan-diri/